BATAM, HARIANBERANTAS.ID– Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengalokasikan anggaran sebesar Rp565 miliar untuk penanggulangan kemiskinan.
Anggaran ini tersebar di sejumlah perangkat daerah di Batam.
“Salah satunya, anggaran penanggulangan kemiskinan ini ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam,” kata Sekretaris Daerah Batam, Jerfridin dilansir dari Facebook Media Center Pemerintah Kota Batam, Kamis (8/5/2025).
Ia menyebut, salah satu realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan di Batam itu lewat pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para lansia (lanjut usia) dan BPJS ketenagakerjaan bagi nelayan dan pekerja rentan lainnya.
“Ini merupakan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam,” tuturnya.
Jefridin pun menyebut, angka kemiskinan di Batam tahun 2024 mengalami penurunan. Dari semula 5,02 persen menjadi 4,85 persen.
Ia berharap dengan program kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam saat ini dapat menekan angka kemiskinan di Batam.
“Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dan sumbernya adalah data dari petugas pencacah yang melakukan survei di lapangan,” kata Jefridin.
Pada Rabu (07/05/2025), Sekda Batam itu membuka acara Rapat Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Batam di Ruang Rapat Hang Nadim Lantai IV Kantor Walikota Batam.
Rapat dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Batam, Dalina Nopilawati, Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat, Leo Putra, camat, lurah dan petugas pencacah di enam kecamatan.
Rapat itu juga menghadirkan narasumber Kepala BPS Batam, Eko Aprianto dan Nur Aisyah Fatmasari dari Badan Litbang Provinsi Kepri.
“Ini merupakan rapat awal yang akan membahas terkait rencana penanggulangan kemiskinan di Kota Batam. Hasil rapat ini akan disampaikan kepada Bapak Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK),” ujarnya.
Ia pun memiliki harapan besar lewat rapat itu.
“Melalui rapat hari ini, saya harapkan kita dapat menyamakan persepsi dalam penyediaan data, agar penerima bantuan tepat sasaran dan penanggulangan kemiskinan di Batam berhasil,” harapnya.***