PEKANBARU, HARIANBERANTAS- Di tengah ancaman efisiensi anggaran, DPRD Riau meminta pembangunan gedung nuklir di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru tidak ikut menjadi korban pemangkasan dalam RAPBD Riau 2027.
Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, menegaskan pembangunan gedung penunjang tersebut merupakan kebutuhan prioritas, terutama untuk memastikan berbagai bantuan peralatan kesehatan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Hal itu disampaikan Eet saat pembahasan RAPBD Riau 2027 bersama manajemen RSUD Arifin Achmad dan Dinas Kesehatan Riau, Kamis (03/09/2026).
Menurut Eet, kebijakan efisiensi anggaran memang membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program. Namun, efisiensi tidak boleh dilakukan dengan memangkas kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
“Karena efisiensi, kita tidak mungkin sembarangan drop. Tapi penunjang alat-alat dari bantuan pusat ini jangan sampai dipending,” kata Eet.
Ia menyebut pembangunan gedung nuklir membutuhkan anggaran sekitar Rp16 miliar. Anggaran tersebut dinilai penting karena fasilitas penunjang menjadi salah satu syarat agar peralatan kesehatan yang telah diberikan pemerintah pusat dapat digunakan secara optimal.
Eet mencontohkan bantuan peralatan kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima RSUD Arifin Achmad pada 2025 dengan nilai sekitar Rp10 miliar. Namun, pemanfaatan peralatan tersebut membutuhkan dukungan gedung yang memadai.
“2025 kita dapat bantuan dari kegiatan DAK Dinas Kesehatan untuk Rumah Sakit Arifin Achmad Rp10 miliar sekian. Karena gedung penunjangnya tidak ada,” ungkapnya.
Karena itu, Eet meminta pemerintah daerah tidak kembali menghapus pembangunan gedung nuklir dari rencana anggaran 2027.
Menurutnya, akan menjadi persoalan baru apabila peralatan kesehatan yang sudah diperoleh melalui bantuan pusat justru tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal hanya karena keterbatasan fasilitas pendukung.
“Jangan sembarang di-drop, dicoret-coret. Beberapa rumah sakit kami minta memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas,” tegasnya.
Eet bahkan secara khusus menempatkan pembangunan gedung nuklir RSUD Arifin Achmad sebagai salah satu program yang harus dipertahankan dalam pembahasan RAPBD 2027.
“Saya rasa gedung nuklir ini memang prioritas, karena bantuan dari pusat ini sudah dua tahun di-drop. Tahun 2027 jangan sampai di-drop lagi,” ujarnya.
Selain persoalan fasilitas, pembangunan gedung tersebut juga berkaitan dengan penguatan layanan kesehatan, termasuk pelayanan bagi pasien kanker dan layanan kemoterapi di rumah sakit rujukan milik Pemprov Riau tersebut.
Di sisi lain, Eet menilai kinerja pendapatan RSUD Arifin Achmad sebagai BLUD cukup baik. Dalam pembahasan bersama Komisi V, pendapatan rumah sakit disebut telah mencapai sekitar Rp79 miliar hingga caturwulan ketiga dan telah melampaui target yang ditetapkan.
Kondisi tersebut, menurut Eet, menunjukkan bahwa RSUD Arifin Achmad memiliki potensi pembiayaan melalui pendapatan BLUD untuk mendukung operasional dan pengembangan layanan. Namun, dukungan APBD tetap diperlukan untuk pembangunan fasilitas strategis yang membutuhkan investasi besar.
Pembahasan RAPBD Riau 2027 sendiri masih berjalan. DPRD Riau akan kembali mencermati program-program yang diajukan setiap organisasi perangkat daerah dan mitra kerja, terutama di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
Eet menegaskan, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas.
“Intinya, kita harus lihat mana yang benar-benar prioritas. Karena anggaran kita terbatas, jangan sampai kegiatan yang penting justru hilang,” pungkasnya***