JAKARTA, HARIANBERANTAS- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Mahfud menilai, KPK seharusnya dapat langsung melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan resmi dari masyarakat.
“Sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan. Langsung diselidiki. Enggak perlu laporan-laporan. Tidak masuk akal,” ujar Mahfud di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Menurut Mahfud, pernyataannya soal dugaan mark up merujuk pada analisis yang sebelumnya diungkap oleh ekonom Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, serta analis kebijakan publik, Agus Pambagio.
“Kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Anthony Budiawan, karena dia yang bilang itu, sebelum saya. Saya hanya menyampaikan kembali apa yang beliau sampaikan,” tegas Mahfud.
Mahfud juga menyinggung kembali pernyataan Agus Pambagio yang menilai adanya kejanggalan dalam proyek tersebut, termasuk perubahan biaya proyek yang semula sekitar 17 juta dolar AS per kilometer menjadi 52 juta dolar AS per kilometer.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa lembaganya terbuka terhadap semua laporan masyarakat yang memiliki data awal mengenai dugaan korupsi.
“Kami mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal, silakan sampaikan aduan kepada KPK,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, informasi yang beredar saat ini masih bersifat awal dan memerlukan data yang lebih valid untuk ditindaklanjuti.
KPK juga menegaskan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara hanya dapat dilakukan oleh auditor resmi seperti BPK atau BPKP.
Dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Mahfud memaparkan adanya perbedaan signifikan antara biaya pembangunan kereta cepat versi Indonesia dan versi Cina.
Menurutnya, versi Indonesia mencatat biaya sebesar 52 juta dolar AS per kilometer, sementara di Cina hanya 17–18 juta dolar AS per kilometer.
Perbedaan ini, kata Mahfud, diduga menyebabkan membengkaknya beban utang proyek Whoosh yang diperkirakan mencapai Rp 4 triliun pada tahun 2025.
Mahfud juga menyinggung perubahan skema pembiayaan dari tawaran Jepang dengan bunga 0,1 persen ke skema Cina dengan bunga awal 2 persen yang kemudian naik menjadi 3,4 persen karena biaya proyek yang membesar.
Meski demikian, data menunjukkan bahwa biaya proyek Whoosh per kilometer, sekitar Rp 780 miliar, masih lebih rendah dibandingkan proyek MRT Jakarta yang mencapai Rp 1,1 triliun per kilometer.
Mahfud menyatakan mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya yang menolak pembayaran utang proyek Whoosh menggunakan APBN.
Ia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah progresif agar beban keuangan negara tidak semakin berat.
“Saya setuju dengan langkah itu. Jangan sampai utang proyek ini jadi beban APBN,” kata Mahfud***
Adminharianberantas