SUMBAR, HARIANBERANTAS- Seorang kreator konten bernama Dokter Detektif atau Doktif kembali menjadi perhatian publik setelah melontarkan kritik keras terhadap sejumlah pejabat yang mengunjungi lokasi banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera.
Dalam kritiknya, Doktif secara khusus menyoroti kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) serta anggota Komisi X DPR RI, Verrell Bramasta, yang turun langsung melihat kondisi bencana di Sumatera Barat.
Sebelumnya, beredar luas video yang memperlihatkan Zulkifli Hasan membantu membersihkan lumpur di rumah warga serta berinteraksi dengan para korban. Sementara itu, Verrell Bramasta terlihat disambut hangat oleh masyarakat dan bahkan tampak meneteskan air mata saat mendengar cerita para korban.
Dalam satu video lain, Verrell juga terlihat memberikan sebuah sepeda motor baru kepada salah seorang warga yang terdampak.
Aksi keduanya menuai beragam respons, salah satunya dari Doktif yang menilai tindakan tersebut sarat pencitraan.
Melalui unggahan di Instagram, Doktif kembali membahas video lama yang memperlihatkan Zulkifli Hasan saat beradu argumen dengan aktor Hollywood sekaligus aktivis lingkungan Harrison Ford mengenai isu deforestasi ketika Zulhas masih menjabat sebagai Menteri Kehutanan (2009-2014).
Setelah menyinggung video tersebut, Doktif melanjutkan kritiknya kepada aksi Zulhas dan Verrell di lokasi bencana. Ia menilai bahwa publik kini tak lagi membutuhkan tontonan pencitraan, melainkan langkah konkret dari para pejabat negara.
“Masyarakat tidak lagi membutuhkan pencitraan. Yang rakyat butuhkan adalah tindakan nyata,” tegas Doktif, dikutip Selasa (2/12/2025).
Doktif juga menilai bahwa tugas utama seorang anggota DPR seperti Verrell Bramasta bukanlah turun membantu pekerjaan fisik di lokasi bencana, melainkan menjalankan fungsi legislasi untuk mengatur kebijakan yang berdampak luas.
“Mas Verrell duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak perlu pencitraan ke mana-mana. Yang lebih penting adalah rapat dan berdiskusi dengan anggota DPR lain untuk membuat regulasi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pekerjaan seperti menyekop lumpur atau membersihkan rumah korban bukan merupakan tugas anggota dewan.
“Itu bisa dilakukan siapa saja. Anggota DPR seharusnya membuat aturan yang memberi efek jera kepada pengusaha nakal, bukan melakukan pekerjaan yang bisa dikerjakan masyarakat,” sambungnya.
Doktif menegaskan bahwa pejabat publik harus fokus pada tanggung jawab struktural dan kebijakan, bukan pada aksi simbolik yang hanya terlihat baik di kamera. Menurutnya, perumusan regulasi dan pengawasan kebijakan jauh lebih penting dalam mencegah bencana berulang dan melindungi masyarakat.
Kritik tersebut menuai respons beragam dari warganet, sebagian mendukung pernyataan Doktif, sementara lainnya menilai kehadiran pejabat di lapangan tetap diperlukan sebagai bentuk empati.***