ROHIL, HARIANBERANTAS- Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan bebas terhadap Syahrizal Tanjung Alias Rizal Bin Alm. Ramli Tanjung, sekaligus menolak seluruh tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Selasa (10/11/2026).
Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Tia Rusmaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi Ari Wibowo, S.H. M.Kn. dan Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Rohil : 1. Menyatakan Terdakwa Syahrizal Tanjung Alias Rizal Bin Alm. Ramli Tanjung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; 2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah atas dakwaan subsider;
Kemudian nomor 3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum; 4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan; 5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
Selanjutnya, barang bukti ditetapkan sebagai berikut :1 karung goni berisi kulit kabel, 5 pisau culter, 9 serpihan isolator — dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Bambang Hermanto; – 1 unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Rangka MH1JM0213MK571193, No. Mesin JA102E1571339, No. Polisi BM 5377 XY dikembalikan kepada Terdakwa.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan menuntut pidana penjara 1 tahun 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Usai putusan dibacakan, S. Toto Hulu, SH kuasa hukum terdakwa menyambut baik keputusan tersebut Kami sangat menghargai ketegasan Majelis Hakim yang telah memutuskan berdasarkan kebenaran hukum. Prinsip hukum adalah: siapa menuduh wajib membuktikan. Jika pembuktian tidak cukup, maka yang berhak didapatkan adalah kebebasan.
Ia menambahkan, dari seluruh bukti di persidangan, tidak cukup alat bukti yang sah untuk membuktikan kliennya melakukan tindak pidana. Satu-satunya keterangan yang merujuk pada kliennya justru datang dari pihak yang juga tersangka dalam perkara ini, sehingga belum cukup kuat menegaskan kesalahan Syahrizal Tanjung.
“Syahrizal Tanjung tidak terbukti, maka ia berhak bebas. Putusan ini menjadi pengingat penting: tuduhan tanpa pembuktian yang sah tidak dapat dijadikan dasar untuk menghukum seseorang. Di persidangan, yang dicari bukanlah siapa yang menang atau kalah, melainkan di mana kebenaran berada,”Ucapnya.
Konsekuensi dari putusan ini, lanjutnya, adalah pemulihan hak-hak Syahrizal Tanjung, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang diderita selama ditahan. Pungkasnya.
Untuk diketahui, nota pembelaan yang disampaikan dipersidangan, Senin 2 Nopember 2026, Kuasa Hukum S.Toto Hulu SH menegaskan adanya sejumlah pelanggaran prosedur hukum yang mendasar dalam penanganan perkara ini.
Fakta di persidangan menunjukkan, Syahrizal Tanjung ditangkap Tim Opsnal Polres Rokan Hilir pimpinan AIPDA Budiman Siregar pada Rabu, 27 Mei 2026, di rumahnya di Manggala, Kelurahan Banjar XII. Penangkapan dilakukan di hadapan istri dan anak-anak terdakwa, kedua tangannya diborgol tanpa Surat Perintah Penangkapan. Pihak kepolisian berdalih tindakan tersebut adalah “pengamanan.”
“Penangkapan ini bukan lagi penegakan hukum, melainkan kesewenang-wenangan yang mencederai asas due process of law. Melanggar Pasal 94 dan Pasal 95 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP,” tegas S.Toto Hulu SH.
Penangkapan dan penetapan tersangka semata-mata didasarkan pada keterangan Bambang Hermanto, saudara kandung terdakwa. Tidak ada saksi lain yang melihat Syahrizal Tanjung melakukan pencurian. Padahal Pasal 218 UU KUHAP membatasi kekuatan keterangan hubungan saudara, dan hukum mewajibkan minimal dua alat bukti yang sah.
Penyitaan motor juga dipertanyakan seperti Satu unit sepeda motor Scoopy warna pink milik terdakwa juga disita tanpa Surat Perintah Penyitaan. Kuasa Hukum menegaskan bukti yang diperoleh melawan hukum tidak sah digunakan sesuai doktrin fruit of the poisonous tree***(rhl)